Mengenal Apa Itu MPO Beserta Perbedaannya dengan BPO dalam Outsourcing

Kebutuhan tenaga kerja perusahaan jarang bersifat tetap. Volume pekerjaan dapat naik saat musim puncak, ketika perusahaan membuka cabang baru, atau ketika ada proyek jangka pendek yang harus segera berjalan.

Namun, merekrut, menggaji, dan mengelola banyak pekerja sekaligus membutuhkan waktu serta tim HR yang memadai. Karena itu, banyak perusahaan memilih bekerja sama dengan pihak ketiga melalui skema outsourcing, dua di antaranya adalah Manpower Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO).

Kedua skema ini sering dianggap sama, padahal tanggung jawab yang diserahkan kepada vendor berbeda. Memahami pengertian MPO, perbedaannya dengan BPO, serta aturan yang berlaku akan membantu Anda memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Apa Perbedaan BPO dan MPO?

MPO adalah skema outsourcing yang berfokus pada penyediaan tenaga kerja, sementara arahan pekerjaan sehari-hari tetap berasal dari perusahaan pengguna. BPO menyerahkan pengelolaan suatu proses bisnis kepada vendor, sehingga vendor bertanggung jawab atas tim, sistem kerja, dan hasil layanannya.

Berikut perbandingan keduanya secara lebih rinci:

Contoh Penerapan dalam Perusahaan

Misalnya, perusahaan membutuhkan tim customer service. Dengan MPO, vendor menyediakan sejumlah staf yang bekerja di kantor perusahaan, sementara jadwal dan alur kerjanya diatur oleh perusahaan.

Dengan BPO, perusahaan menyerahkan seluruh layanan pelanggan kepada vendor. Vendor menyediakan agen, supervisor, sistem, dan evaluasi kualitas, lalu melaporkan hasilnya berdasarkan target yang disepakati.

Kapan Memilih MPO atau BPO?

MPO sesuai ketika perusahaan sudah memiliki proses kerja yang jelas dan hanya membutuhkan tambahan tenaga kerja. Business Process Outsourcing lebih sesuai ketika perusahaan ingin menyerahkan pengelolaan suatu fungsi beserta hasilnya kepada pihak yang lebih berpengalaman.

Kedua skema juga dapat digunakan bersamaan. Perusahaan dapat memakai MPO untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sekaligus memakai BPO untuk layanan pelanggan.

Pengertian MPO (Manpower Outsourcing)

Secara sederhana, pengertian MPO adalah alih daya tenaga kerja, yaitu kerja sama dengan perusahaan outsourcing untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Istilah lain yang sering digunakan adalah outsourcing tenaga kerja, sedangkan pihak penyedianya disebut penyedia tenaga kerja, penyedia jasa pekerja, atau vendor outsourcing.

Dalam MPO, vendor menangani proses mulai dari rekrutmen, penempatan, hingga penggajian pekerja. Pekerja outsourcing kemudian menjalankan tugas di lingkungan perusahaan pengguna, yang juga disebut user atau klien.

Hubungan Tiga Pihak dalam MPO

MPO melibatkan hubungan tiga pihak, yaitu perusahaan pengguna, perusahaan alih daya, dan pekerja. Perusahaan pengguna dan vendor terikat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau perjanjian alih daya.

Sementara itu, hubungan kerja terjadi antara vendor dan pekerja melalui perjanjian kerja. Perjanjian ini dapat berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi tenaga kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dasar Hukum MPO di Indonesia

Outsourcing diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003, yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja atau UU Nomor 6 Tahun 2023. Sebelumnya, outsourcing dibagi menjadi pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh, sedangkan kini istilah yang digunakan adalah alih daya.

Aturan pelaksananya terdapat dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Berdasarkan PP tersebut, perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, sedangkan pelindungan, upah, dan kesejahteraan pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Pengalihan Pelindungan Hak Pekerja

Jika vendor mempekerjakan pekerja dengan PKWT, perjanjian kerjanya harus memuat pengalihan pelindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian vendor, selama objek pekerjaannya masih ada. Prinsip ini dikenal sebagai Transfer of Undertakings (Protection of Employment) atau TUPE.

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Peraturan ini berlaku sejak 30 April 2026 dan mengatur jenis serta bidang pekerjaan outsourcing dalam bentuk penyediaan jasa pekerja.

Jenis dan bidang pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang yang meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, minyak, gas, dan ketenagalistrikan. Perusahaan diberi masa penyesuaian paling lambat dua tahun sejak aturan diundangkan, sedangkan perjanjian alih daya yang sudah ada tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Perusahaan alih daya juga wajib mencatatkan perjanjian alih daya ke dinas ketenagakerjaan (Disnaker) di lokasi kerja, paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani. Uraian ini bersifat informasi umum, sehingga bentuk kerja sama perusahaan Anda sebaiknya tetap ditinjau oleh tim legal.

Perizinan dan KBLI Perusahaan Alih Daya

Perizinan berusaha diurus melalui sistem OSS, yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut ulasan Hukumonline, kegiatan alih daya yang sebelumnya memakai KBLI 78300 kini menggunakan KBLI 78200, yaitu Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya, mengikuti KBLI 2025.

Cara Kerja MPO

Alur kerja MPO dapat berbeda di setiap vendor. Berikut gambaran proses yang umum digunakan:

1. Perencanaan tenaga kerja: perusahaan menyusun kebutuhan tenaga kerja melalui manpower planning, termasuk jumlah, kualifikasi, dan lokasi.
2. Perjanjian kerja sama: perusahaan dan vendor menyepakati ruang lingkup, biaya, dan standar layanan.
3. Rekrutmen dan seleksi: vendor melakukan screening, psikotes, interview, dan background check terhadap kandidat.
4. Onboarding dan pelatihan: pekerja mendapat orientasi serta training sesuai posisi.
5. Penempatan kerja: pekerja mulai bertugas di lokasi perusahaan pengguna.
6. Supervisi dan evaluasi kinerja: kinerja dipantau berdasarkan KPI yang disepakati.
7. Penggantian pekerja: vendor mengisi posisi yang kosong akibat pengunduran diri atau kinerja yang tidak sesuai.

Banyak vendor menawarkan replacement guarantee, yaitu kesepakatan waktu penggantian pekerja. Pengelolaan absensi, lembur, dan shift kerja umumnya dibantu sistem workforce management agar data penggajian lebih akurat.

Hak Pekerja dan Kewajiban Vendor MPO

Dalam MPO, kewajiban vendor mencakup pemenuhan seluruh hak pekerja sesuai aturan. Berikut komponen yang umumnya dikelola vendor dalam proses penggajian atau payroll:

• Upah yang tidak lebih rendah dari upah minimum daerah, yaitu UMP atau UMK, yang sehari-hari sering disebut UMR.
• Tunjangan, upah lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
• BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
• Pemotongan dan pelaporan pajak PPh 21.

Pekerja PKWT juga berhak atas uang kompensasi PKWT saat kontraknya berakhir, dengan syarat masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT selama 12 bulan mendapat kompensasi sebesar satu bulan upah, sedangkan masa kerja lain dihitung secara proporsional.

Untuk pekerja PKWTT, PHK diikuti pemberian pesangon sesuai ketentuan. Karena itu, kepatuhan hukum atau compliance vendor menjadi hal penting yang perlu Anda periksa sebelum bekerja sama.

Biaya Outsourcing dengan Skema MPO

Biaya outsourcing MPO umumnya terdiri atas komponen gaji dan tunjangan pekerja, iuran BPJS, THR, kompensasi PKWT, serta management fee untuk vendor. Management fee merupakan imbalan atas jasa rekrutmen, administrasi, dan pengelolaan pekerja.

Besarannya berbeda di setiap vendor, posisi, dan lokasi. Untuk memahami simulasinya, Anda dapat membaca panduan cara menentukan gaji karyawan outsourcing.

Jenis Pekerjaan MPO dan Industri Penggunanya

MPO banyak digunakan untuk peran operasional yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau secara berkala. Berikut contoh peran yang umum dibutuhkan perusahaan, dikelompokkan berdasarkan fungsinya:

• Kebersihan dan keamanan: cleaning service, office boy, dan security atau satpam.
• Gudang dan logistik: helper gudang, staf gudang, picker, packer, kurir, dan driver.
• Administrasi dan layanan pelanggan: admin, data entry, resepsionis, customer service, call center, dan telemarketing.
• Penjualan dan ritel: Sales Promotion Girl (SPG), Sales Promotion Boy (SPB), merchandiser, dan kasir.
• Produksi dan teknis: operator produksi dan teknisi.

Skema yang digunakan untuk setiap posisi perlu mengikuti ketentuan alih daya yang berlaku. Karena itu, pemetaan posisi sebaiknya dilakukan bersama vendor dan tim legal sejak awal, termasuk menentukan apakah suatu fungsi lebih sesuai dijalankan melalui MPO, BPO, atau kombinasi keduanya.

Kebutuhan MPO banyak ditemui di industri manufaktur, logistik, pergudangan, ritel, FMCG, e-commerce, perbankan, konstruksi, serta hospitality seperti hotel dan restoran. Permintaannya biasanya meningkat saat peak season, proyek jangka pendek, atau ekspansi bisnis ke kota baru.

Perbedaan MPO dengan Skema Tenaga Kerja Lain

Selain BPO, ada beberapa skema lain yang sering disamakan dengan MPO. Berikut perbedaannya:

Kelebihan dan Kekurangan MPO

Sebelum memilih MPO, perusahaan perlu menimbang manfaat dan risikonya. Berikut gambaran umumnya.

1. Kelebihan MPO

Kelebihan MPO terletak pada fleksibilitas tenaga kerja dan skalabilitas, karena jumlah pekerja dapat disesuaikan dengan volume pekerjaan. Perusahaan juga dapat menjaga fokus bisnis inti atau core business, sementara urusan administrasi pekerja untuk fungsi non-core business ditangani vendor.

Dalam banyak kasus, MPO juga mendukung efisiensi biaya karena perusahaan tidak perlu membangun tim rekrutmen dan payroll sendiri. Manfaat ini paling terasa ketika kebutuhan pekerja berubah-ubah sepanjang tahun.

2. Kekurangan MPO

Kekurangan MPO terletak pada ketergantungan perusahaan terhadap kualitas vendor. Risiko outsourcing yang perlu diwaspadai meliputi hak pekerja yang tidak terpenuhi, turnover yang tinggi, dan vendor yang belum menyesuaikan kerja sama dengan ketentuan alih daya terbaru.

Cara Memilih Vendor MPO

Cara memilih vendor MPO perlu dimulai dari aspek legal sebelum membahas harga. Berikut hal yang perlu Anda periksa:

1. Legalitas vendor, termasuk badan hukum, perizinan berusaha, dan KBLI yang sesuai.
2. Reputasi vendor, misalnya pengalaman di industri yang sama dan referensi klien.
3. Kepatuhan terhadap upah minimum, BPJS, THR, dan pajak pekerja.
4. Proses rekrutmen, kecepatan pemenuhan, dan ketentuan penggantian pekerja.
5. Standar layanan yang dituangkan dalam Service Level Agreement (SLA), lengkap dengan format laporan.

Anda juga dapat membaca tips memilih penyalur tenaga kerja outsourcing sebagai panduan tambahan.

Bagaimana Staffinc Membantu Kebutuhan Tenaga Kerja Perusahaan?

Mengelola tenaga kerja dalam jumlah besar membutuhkan proses yang rapi, mulai dari rekrutmen hingga penggajian. Staffinc menyediakan layanan MPO dan BPO, sehingga perusahaan dapat memilih skema yang sesuai untuk setiap fungsi.

Melalui layanan manpower outsourcing, Staffinc menangani perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, kontrak, pengelolaan harian, payroll, dan administrasi ketenagakerjaan. Pemenuhan tenaga kerja umumnya membutuhkan 7 sampai 12 hari kerja di area urban dan 10 sampai 14 hari kerja di area rural, dengan HRIS Staffinc Suite yang sudah termasuk dalam layanan.

Dengan cakupan operasional di 350+ kota di Indonesia, Staffinc dapat mendukung kebutuhan perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi. Pelajari solusi tenaga kerja Staffinc untuk mendiskusikan skema yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Pertanyaan Seputar Apa Itu MPO